Keterlambatan serapan APBA berdampak besar bagi masyarakat. Proyek infrastruktur desa, pemberdayaan UMKM, bantuan pendidikan, hingga program pertanian semua tersendat.
“Rakyat yang digantung, bukan hanya programnya. Ini ironis. Di saat Aceh bergantung pada belanja daerah, justru belanjanya macet,” kata Amru.
Ia juga menyinggung potensi penurunan daya beli masyarakat akibat stagnasi belanja daerah. “Belanja pemerintah itu bukan hanya urusan angka. Itu denyut nadi ekonomi rakyat,” jelasnya.
Amru mendorong beberapa langkah konkret:
• Reformasi kelembagaan dan SDM Bappeda Aceh;
• Publikasi rutin dashboard realisasi anggaran berbasis SKPA;
• Keterlibatan publik dan akademisi dalam pengawasan RPJM dan Qanun;
• Penerapan sanksi administratif terhadap SKPA yang lambat eksekusi;
• Penyesuaian RPJM terhadap dinamika nasional melalui skenario fiskal alternatif.
“Kalau RPJM hanya sebatas ketikan tanpa aksi, dan Bappeda hanya jadi panitia penyusun dokumen, maka tunggu saja: krisis kepercayaan publik terhadap pembangunan akan makin memburuk,” tutup Amru dengan nada keras.
Pernyataan ini menjadi cermin kegelisahan publik akan lambatnya roda pembangunan di Aceh. Bukan karena tak ada dana, tapi karena tak ada arah. Dan seharusnya, arah itu berasal dari mereka yang duduk menyusun RPJM dan memimpin lembaga perencanaannya. [Umar Hakim].
