Lebih lanjut katanya, Komite I DPD RI bersama Kepala Desa di Aceh akan memperjuangkan alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) minimal sebesar 10% diperuntukan untuk desa (gampong) di Provinsi Aceh dalam revisi Undang – Undang Pemerintah Aceh.
Kedua lanjut Fachrul Razi terkait masa jabatan kepala desa, DPD RI juga akan memperjuangkan jabatan kepala desa (Geuchik) di Aceh jangan hanya dua kali,
“Kita akan memperjuangkan jangan ada pembatasan,” ujarnya.
Terkait bimtek kepala desa, pihaknya turut memberikan apresiasi karena ini sebagai bentuk transfer knowledge karena banyak kepala desa yang dapat belajar dari daerah – daerah lain di Indonesia.
“Hanya saja terkait Bimtek ini yang sedang dievaluasi oleh Komite I DPD RI adalah mengenai acara – acara dan materi yang ada dalam bimtek itu, kita harap kedepan Bimtek ini agar dioptimalkan dengan program-program pelatihan agar nantinya diadopsi dan diimplementasikan di masing-masing desa secara terukur dan optimal, dan ini adalah perjuangan DPD yang akan terus kita perjuangkan,” tegas Fachrul.
Fachrul Razi mendukung adanya Bimtek. Karena menurutnya akan memperkuat kapasitas Geuchik di Aceh dengan adanya kunjungan ke daerah lain, dan mendapatkan perbandingan dalam perencanaan program di gampong.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
