“Proses ini fokus pada pengumpulan, penyajian, dan diskusi terhadap data yang sudah diterima,” tambah Zulfikar.
FGD kali ini membahas 17 poin penting, di antaranya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), kondisi lingkungan hidup, pola konsumsi dan produksi, pengelolaan sumber daya alam, serta ekosistem laut dan darat.
Data-data ini kemudian akan diserahkan kepada dinas terkait untuk diperbarui sesuai perkembangan terbaru.
“Saat ini, capaian TPB kita baru sekitar 3%. Tim ahli mendorong SKPK terkait untuk segera memperbarui data sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkap Zulfikar.
Meskipun tidak ada target persentase tertentu, kelengkapan data TPB menjadi hal krusial yang harus dipenuhi sesuai regulasi.
Dalam penyusunan KLHS ini, terbentuk kelompok kerja (pokja) yang terdiri dari beberapa dinas terkait, seperti Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Perkebunan, BPBD, dan Dinas Syariat Islam. Namun, tidak semua dinas terlibat langsung dalam tim pokja tersebut.
Melalui proses yang terstruktur dan kolaboratif, diharapkan dokumen KLHS RPJPD 2025-2045 ini dapat tersusun secara komprehensif, memenuhi standar yang ditetapkan, dan menjadi acuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Aceh Singkil. [Fandi Perdana].
Halaman : 1 2
