Banda Aceh (ADC)- Penyebutan kata ‘Laksana Anjing Pembangkang’ kepada Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Forum Komunikasi Anak Bangsa menilai, itu bentuk penghinaan terburuk dalam sejarah pelaksanaan tugas wakil rakyat.
“Dimana statemen atau pernyataan Kautsar yang mengumpamakan TAPA dan SKPA laksana anjing pembangkang sangat kita sesalkan,”.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Bangsa (DPP FORKAB) Aceh Polem Muda Ahmad Yani yang juga akrab di sapa Polem, kepada media mediaaceh.co.id, Senin 22 Juli 2019.
Dirinya mengaku sangat kecewa dan menyayangkan adanya statemen Kautsar yang mengumpamakan TAPA dan SKPA laksana anjing pembangkang.
“Komentar pedas yang diucapkan oleh Kautsar ini, belum pernah kita dengar keluar dari mulut seorang wakil rakyat manapun sepanjang perkembangan sejarah parlemen Indonesia bahkan dunia dalam kapasistas dewan yang menjalankan fungsinya,” ungkap Polem.
Polem Muda mengatakan, dalam diskusi politik di internal Forkab, sosok Kautsar dinilai merupakan intelektual muda yang cukup potensial menjadi pemimpin bangsa kedepan, mengingat kiprahnya semasa aktivis kemahasiswaan dikenal cukup positif dan merupakan seorang intelektual terdidik jebolan kampus keagamaan IAIN Ar Raniry semasanya.
“Seharusnya, kehadiran Kautsar selaku wakil rakyat, bisa memberikan contoh bangaimana idealnya seorang aktivis terdidik menjalankan fungsi kontrolnya dalam bidang pengawasan, budgeting, dan pembuatan regulasi (qanun), tanpa ada sikap menghardik TAPA dan SKPA dengan narasi anjing,” ujar Ketua Umum Forkab Aceh.
Selain itu, Polem juga sangat sepakat dengan kritikan Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuang (PDI P) Aceh yang menilai statement Kautsar sangat tidak beretika dan tidak patut atau sangat terlalu offeside.
Ia juga menyebutkan, apapun bentuk kemarahan dan kekesalan terhadap tim TAPA dan SKPA, seharusnya Kautsar sebagai wakil rakyat dengan partai koalisi yang dominan di Koalisi Aceh Bermartabat (KAB), memiliki otoritas untuk memanggil dan mempertanyakan atau apabila merasa perlu dilakukan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) dalam menjalankan tupoksi pengawasannya.
“Jangan malah terkesan menunjukan jiwa keangkuhan dan kesombongannya yang cenderung pada penggunaaan otot di bandingkan otak. Ini rezim sudah berubah dan masyarakat sudah cerdas dan terdidik,” sebut Polem Muda.
“Ayo sama-sama kita menjalankan tugas dan fungsi sesuai tupoksi masing-masing dalam berkontribusi buat kemajuan Aceh”.
Menurut Polem Muda, terkait dengan potensi anggaran 2 Triliun dana hibah dan bansos 2019 yang di situ juga termasuk Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan sebagaimana disebutkan Kausar yang kemungkinan besar terjadi SILPA, hal itu tidak bisa dilimpahkan kesalahan kepada pihak pemerintahan semata. Kerena pengesahan APBA untuk tahun anggaran 2019 yang lalu, merupakan hasil kesepakatan esekutif dan legislatif.
“Artinya, sebagaimana yang disampaikan Karimun Usman, bukankah peran DPRA yang mengesahkan semua program perencanaan pembangunan Aceh. Dimana fungsi kerja anggota dewan sewaktu menyusun APBA 2019?. Kenapa kok diam tidak bereaksi, dan kenapa disahkan kalau tidak sesuai program dan perencanaan tidak dikritisi?, kata Ketua PDI P Aceh.
Lanjut Polem menambahkan, tidak mungkin tim TAPA dan SKPA mengesekusi suatu mata anggaran negara jika tidak didasarkan pada aturan main dan regulasi yang ada. Jadi, pihak Forkab mempertanyakan motif kritikan Kautsar terhadap anggaran yang berpotensi terjadi SILPA tahun 2019 ini.
“Kenapa terkesan terusik sekali dengan kinerja tim TAPA dan SKPA?. Apa karena Pokir berpotensi lenyap ditelan bumi akibat benturan dengan aturan main atau regulasi yang ada?,” tanya Polem.
“Jangan coba-coba bermain dengan uang negara, kerena itu potensial bermasalah dikemudian hari dan apabila salah melangkah, bisa menyebabkan esekkutif dan legislatif masuk BUI dan digelapkan ke dalam sel,” imbuh Polem selaku Ketum DPP Forkab Aceh.
Oleh karena itu, Polem meminta dan menasehati Kautsar selaku anak muda yang dinilai cukup potensial untuk bisa menjadi pemimpin muda Aceh ke depan, agar segera meminta maaf dan memperbaiki atas kesalahan yang terlanjur dibuatnya. Menurut Polem, pemimpin yang baik itu, adalah pemimpin yang mampu mengakui kesalahannya dan bertanggungjawab atas sikap offside dirinya yang terlanjur diucapkan, dan pihaknya juga menduga hal tersebut berpotensi masuk jeratan pasal penghinaan dan pencemaran nama baik.
“Untuk itu, mari kita untuk bersikap legowo dan saling melakukan intropeksi diri masing-masing antara wakil rakyat dan tim TAPA/SKPA atas kinerjanya yang masih dinilai cukup lemah,” tutup Polem Muda Ahmad Yani. (Ahmad Fadil)
