Bireuen (MA) – Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen yang kehadirannya sangat diharapkan dalam acara bulanan “Bireuen Lawyer Club” season 3, di Cardova Caffe, Sabtu (30/11) yang mengambil tema “Mengupas habis kelangkaan Gas LPG 3 Kg” ternyata kepala dinasnya malah mengabaikan undangan panitia.
Event yang digagas SPMA (Sekolah Pemimpin Muda Aceh) Kabupaten Bireuen yang menyelenggarakan kegiatan rutinitas bulanan “Bireuen Lawyer Club” yang ke 3 dengan mengambil topik “Mengupas abis kelangkaan Gas LPG 3 KG, siapa mafia berkedok di setiap Pangkalan ?, mengaku sangat kecewa dengan ketidakhadiran dinas tersebut.
Begitupun acara itu tetap berlangsung dengan menhadirkan narasumber dari anggota DPRK Bireuen, Munazir Nurdin yang akrap disapa Boh Manok. Namun sayangnya, dari pihak eksekutif tidak hadir, meskipun panitia sudah menyampaikan undangan jauh-jauh hari.
Panitia dan para tamu undangan sangat kecewa terhadap sikap dinas tersebut, padahal sangat ingin mendengarkan apa sebenarnya permasalahan yang terjadi dan bagaimana hal itu dievaluasi.
Salah satu tokoh Masyarakat Kabupaten Bireuen, Syeh Khalil, mengharapkan agar kelangkaan Gas LPG 3 Kg segera ditelusuri, juga meminta pemerintah Kabupaten Bireuen jangan lebai dan letoi, “Namun harus berani mengungkap tabir mafianya pada setiap pendistribusian gas bersubsidi,” sebut Syeh Khalil.
Aktivis HMI MPO, Syibran Malasi menanggapi dan mempertanyakan, jika setiap yang berkaitan dengan masyarakat miskin selalu dipersulit dan langka untuk mendapatkan kebutuhan hak mereka. Ia mempertanyakan Kenapa hidup Masyarakat miskin selalu diganggu, seharusnya barang bersubsidi diberikan kepada warga miskin tidak akan pernah sempurna sebuah kejahatan apabila pemerintah tidak ikut campur tangan. Artinya pemerintah atau penguasa juga bermain dengan kelangkaan Gas LPG 3 bersubsidi.
Hal senada juga dikatakan oleh mantan Aktivis KAMMI Unsyiah, Raja Fadhil Mubaraq, kelangkaan Gas LPG harus segera di evaluasi dengan membentuk Pansus DPRK, untuk memonitoring seperti apa sebenarnya yang terjadi dilapangan. “Kawan kawan di DPRK Punya hak mengawasi selain hak penganggaran, jadi ayo bentuk Pansus dan pantau langsung kelapangan,” sebut Raja Fadhil Mubaraq.
Presiden Bireuen Lawyer Club (BLC) Yusri S. Sos, kepada Media ini, menyebutkan, terkait ketidakhadiran Pihak Dinas Penanaman Modal, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen, menduga ada oknum di dinas itu, yang ikut menikmati hasil kelangkaan Gas LPG 3 Kg bersubsidi di setiap Pangkalang yang ada di Kabupaten Bireuen.
”Hak Masyarakat Miskin selalu di nikmati oleh oknum di dinas tersebut, tapi selama ini, dinas tersebut tidak ambil pusing dengan kelangkaan LPG 3 Kg, yang penting di dinas itu, ikut mendapat hasil dari kelangkaan Gas LPG 3 Kg di setiap Pangkalan yang ada di Kabupaten Bireuen,” Duga Yusri.
Sedangkan dalam pertemuan dinas terkait dengan 300 pemilik pangkalan yang di gelar di Aula Sekdakab Bireuen, 20 Oktober 2019 lalu, dengan ikut menghadirkan pihak pertamina dan Asisten 3 Setkab Bireuen juga tidak melahirkan Solusi terbaik untuk pengguna barang bersubsidi.”Saya mewakili DPRK Bireuen pernah percaya kepada Agen penyalur GAS bersubsidi, banyak dari masyarakat miskin yang banyak mengeluh, akibat ketiadaan karena sebelumnya sudah disiasati,“ sebut M Yusuf Adam, salah seorang anggota dewan setempat.(Juwaini / Maimun Mirdaz).
