Banda Aceh, MEDIAACEH.co.id – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Aceh sedang melakukan pendataan di seluruh Aceh sebanyak 236.000 UMKM pada hingga 23 Agustus 2022 mendatang.
“Benar ada 236.000 UMKM sedang didata di seluruh Aceh hingga 23 Agustus 2022 mendatang,” kata Kamal selaku PPK UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Aceh pada media ini, (4/7/2022).
Lanjutnya Kamal, tujuan memvalidasi data K-UMKM agar dimasa datang jika ada bantuan, maka data UMKM Aceh tersedia dengan lengkap dan akurat.
Ia juga menyebutkan, di Aceh ada 39 tenaga penyuluh dan tim satgas pengawasan, semuanya mereka ditugaskan berdasarkan SK. “Ada kegiatan PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) yang dominan kegiatan SIDT (Sistim Informasi Data Terpadu). Total anggaran seluruhnya sekitar 8 Milyar lebih,” ujarnya Kamal.
Lanjutnya, dari anggaran 8 milyar lebih itu, 5 milyar untuk pendataan SIDT (Sistem Informasi Data Terpadu). Sisanya sekitar 3 milyar untuk PPKL, PLUT. Dari Satgas Pengawasan.
Kamal juga mengakui, hampir semua anggaran tersebut digunakan sepenuhnya untuk honor tenaga pendataan dan bimtek. Tidak ada anggaran yang diperuntukkan, untuk membantu UMKM yang sifatnya bantuan dana ataupun modal.
“Anggaran baru terserap 20 % dari total anggaran 8 Milyar lebih. Namun begitu 20 % anggaran yang terserap, tidak dijelaskan berapa nilai persis realisasinya,” ungkap Kamal diakhir pertemuannya itu.
Sungguh kegiatan yang luar biasa untuk mevalidkan data UMKM Aceh, artinya dapat disimpulkan di masa akan datang, negara harus membuat data yang bermanfaat, khususnya bagi usaha UMKM.
PPK mengharapkan agar melakukan klarifikasi ulang, sebelum dilansir di media. Sehingga, tanggal 6 Juli 2022 wartawan media ini telah melaksanakan klarifikasi ulang melalui WhatsApp.
Sementara itu, warga Banda Aceh Usman, yang telah lama berusaha sebagai pedagang kuliner, tapi kenapa tidak didata. “Kami juga ingin dihargai seperti yang lain, ini yang didata ya cuma mereka yang punya koneksi,” bebernya Usman pada media di Banda Aceh, Rabu,(6/7/2022).
“Namun jika ada masyarakat yang telah memiliki usaha pada alamat tetap, tentu akan didata oleh petugas kami (Pokja setiap kabupaten),” tutup Kamal melalui telepon.(AM).
