BANDA ACEH (MA) – Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mengguncang politik lokal dengan tuduhan serius terhadap beberapa program SKPA Provinsi Aceh tahun 2024.
Menurut SAPA, dana sebesar Rp. 13 miliar lebih yang dialokasikan untuk program publikasi dan media dianggap sebagai langkah yang merampok kepentingan rakyat.
Ketua Umum SAPA, Fauzan Adami, dalam pernyataannya menyoroti tiga dinas Provinsi Aceh yang terlibat dalam program publikasi yang dinilai tidak bermanfaat bagi masyarakat luas. “Kami menduga ini program sesat alias program kepentingan untuk merampok,” katanya. Senin 10 Juni 2024.
Dari data yang diungkapkan oleh SAPA, tiga SKPA yang terlibat mencakup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh dengan anggaran mencapai Rp. 9 miliar, diikuti oleh Dinas Kesehatan Aceh sekitar Rp. 2,7 miliar, dan Dinas Syariat Islam dengan alokasi Rp. 1,8 miliar. Totalnya, mencapai lebih dari Rp. 13 miliar.
Fauzan menegaskan bahwa dana sebesar itu bisa digunakan untuk membantu ribuan orang miskin dengan memberikan bantuan modal usaha agar persoalan kemiskinan, pengangguran, kriminalitas dan narkoba tidak semakin meningkat. Program mengenai publikasi dan media sebesar Rp. 13 miliar lebih merupakan tindakan ketidakpedulian dari Eksekutif dan Legislatif terhadap kebutuhan riil masyarakat.
“Ini jamannya teknologi, kok masih ada sistem lama. Seharusnya mereka berdayakan ruang teknologi yang ada. Dinas kalah dengan seorang petani di pedalaman sana dalam memanfaatkan teknologi kampanye di era sekarang atau memang ini ruang cawe – cawe anggaran,” pintanya.
Dalam tuntutannya, SAPA menekankan perlunya transparansi dari pihak terkait, Kepala dinas harus menjelaskan ada apa dibalik program tersebut dan jika itu pokir dewan harus diungkapkan termasuk media mana saja yang menerima manfaatnya.
“Kita minta Kepala Disbudpar, Dinas Kesehatan dan dinas Syariat Islam harus menjelaskan ke publik terhadap kegiatan tersebut, karena setiap tahun program sesat itu ada. Bahkan baru – baru ini sangat mencuat terkait setoran dan fee mengenai program publikasi dan media, ini harus jelas program dinas apa pokir dewan,” ungkap Fauzan.
Skandal ini menjadi sorotan publik, menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan dana publik. SAPA berkomitmen untuk mengawasi dan memastikan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan alokasi dana yang dilakukan oleh pemerintah.
“Ini semua terjadi karena Pengawasan Legislatif tidak berfungsi, para dewan hanya memikirkan Pokir untuk memperkaya diri makanya sangat masif terjadi perampokan anggaran dengan berbagai modus kegiatan, semoga mereka sadar dan mengalihkan anggaran tersebut untuk kebutuhan rakyat,” demikian pinta Ketua Umum SAPA, Fauzan Adami.(R).
