KUALASIMPANG (MA) – Diduga adanya penyalahgunaan Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintah Kampung (Bimtek APK) yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PMKPPKB), Dewan Pimpinan Cabang Badan Advokasi Indonesia (DPC BAI) Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. BAI lakukan Somatie.
BAI langsung melayangkan surat somatie, ke Dinas PMKPPKB, sebab ada beberapa dugaan yang telah menyalahi dan mengangkangi regulasi, yang seharusnya diamini. BAI dalam press conferencenya di sekretariatnya Kampung Mananggini Kecamatan Karang Baru Senin 2 Maret 2020.
Ketua DPC BAI Aceh Tamiang, Sawaludin, SH; mengatakan beberapa dugaan terkait kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2019 sampai 30 November 2019 lalu, yaitu Bimtek dilaksanakan oleh lembaga Pelatihan dan Pengembangan Mandiri Indonesia (LPPMI).
Telah memberikan alamat bukan yang sebenarnya; seperti tertulis di Kop Surat LPPMI dengan alamat sekretariat di perumahan Villa Mutiara Johor Satu Nomor 23 Medan Provinsi Sumatera Utara, namun ditempat itu bukan sebuah kantor, melainkan rumah kosong yang sudah sekitar satu bulan tanpa penghuni.
Diduga ada alamat lain di Perumahan Villa Mutiara Johor Satu Nomor 12 dan di rumah tersebut merupakan rumah tinggal dari pada orang tua ketua LPPMI dan bukan kantor sekretariat, maka disimpulkan keberadaan sekretariatnya tidak jelas dan diduga legalitas lembaga tersebut diragukan.
“Kita meragukan legalitas EO Bimtek APK yang diselenggarakan oleh LPPMI beberapa waktu lalu, sekretariatnya saja sudah diragukan, bagaimana dengan kinerjanya?,” tanya Sawal.
Sawal mentamsilkan; ikut terlibat dalam kegiatan sebagai peserta sekitar 500 orang lebih Aparatur Pemerintahan Kampung (APK), 12 orang pihak kecamatan, Bupati Aceh Tamiang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana (PMK PP KB) dan Perwakilan Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang.
“Diduga setiap peserta dibebankan biaya sebesar Rp.6.000.000. dan mereka mendapatkan uang saku yang selanjutnya dikenakan pemotongan. Terdapat pula harga kamar yang berbeda diantaranya ada Rp. 460.000 serta Rp. 750.000 per kamarnya. Patut diduga perwakilan kecamatan, Dinas PMK PP KB, Bupati Aceh Tamiang, Perwakilan Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dan beberapa tamu lainnya mendapat fasilitas dari pihak LPPMI,” jelasnya.
Ditambahkan; diduga masih terdapat kelebihan uang dari setoran sebanyak Rp. 6 juta yang disetorkan oleh para peserta, yaitu dari rencana selama 4 hari, namun pada akhirnya dilaksanakan 2 hari. Untuk hal tersebut BAI akan meneruskan dalam bentuk laporan dugaan penyalahgunaan jabatan, dugaan korupsi dan dugaan nepotisme. (Syawaluddin)
