Sementara itu, Anggota Komite Publisher Rights, Sasmito, menegaskan bahwa pemilihan Papua sebagai lokasi peringatan WPFD memiliki makna strategis. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa kebebasan pers bukan hanya isu di pusat pemerintahan atau wilayah perkotaan, melainkan hak fundamental seluruh warga negara, termasuk di Tanah Papua.
“Papua memiliki dinamika sosial dan tantangan keamanan yang lebih kompleks. Karena itu, perlindungan terhadap jurnalis di wilayah ini memerlukan perhatian serius,” kata Sasmito.
Ia menambahkan, WPFD 2026 menjadi ruang untuk memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan kerja jurnalistik yang aman, bebas dari intimidasi, serta menjunjung tinggi standar perlindungan pers nasional.
Dalam rangkaian kegiatan WPFD 2026, panitia akan menggelar sejumlah agenda strategis, di antaranya seminar nasional tentang kebebasan dan keberlanjutan pers, forum kolaborasi antara perusahaan media dan platform digital, pertemuan pemangku kepentingan (stakeholder meeting), serta pelatihan peningkatan kapasitas bagi jurnalis dan perusahaan media.
“Kegiatan ini sejalan dengan mandat Komite Publisher Rights sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2025, yang mendorong terciptanya ekosistem jurnalisme berkualitas di era digital,” jelas Sasmito.
