Menyadari dampak serius dari penutupan dapur umum, Hendra kemudian menghubungi Rahmad, wartawan Aceh Timur, serta mengajak Sekdes, Kepala Dusun, dan sejumlah masyarakat untuk menggelar musyawarah darurat.
Warga Tolak Penutupan: “Kami Belum Pulih, Jangan Tutup Dapur Umum”
Dari hasil musyawarah bersama masyarakat Gampong Aceh, keputusan penutupan dapur umum ditolak keras. Warga menilai pernyataan “kondisi sudah normal” tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Kami belum semuanya pulih. Banyak warga masih susah, bahkan bingung mau makan di mana. Dapur umum ini minimal harus tetap aktif 3 sampai 6 hari ke depan, sampai kondisi benar-benar 100 persen normal,” tegas Hendra.
Penolakan tersebut diperkuat oleh Ketua Satgas Aliansi Pers Kawal Rehab Rekon Bantuan Pascabanjir, yang mendampingi Hendra. Mereka menilai perintah penutupan dapur umum di tengah kondisi warga yang masih terdampak adalah tindakan tidak manusiawi dan mencederai rasa keadilan sosial.
“Ini tidak manusiawi. Negara seharusnya hadir saat rakyat masih susah, bukan malah menghentikan bantuan,” tegas perwakilan Satgas.
Wartawan dan Aliansi Pers Minta Klarifikasi Resmi.
Sementara itu, Rahmad, selaku Bendahara IWOI Aceh Timur, Satgas Aliansi Pers Kawal Rehab Rekon Bantuan Pascabanjir, sekaligus Kabiro Harian RI, menyatakan sikap tegas dan meminta klarifikasi terbuka dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Camat Idi Rayeuk.
