Maju Rikardo mengatakan, jika terjadi pengembalian, kepada siapa dana kasbon tersebut dikembalikan, apakah ke kas daerah disetor secara langsung. Jika iya; bukti setorannya mana? dan ke nomor rekening mana?.
“Jika memang sudah dikembalikan ke Kas Daerah, tentu alat buktinya ada. Pasti kita para pemerhati tidak akan mempertanyakan lagi hal ini. Dan jika terbukti bersalah PJ Bupati sudah salah mengangkat Jata sebagai PJ Sekda Gayo Lues, sebab orang yang sudah cacat hukum, meski belum terproses hukum,” jelasnya.
Rikardo menjelaskan; Sebagaimana amanah UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme bahwa pejabat itu tidak boleh terindikasi melakukan dugaan KKN.
“Sebab dugaan kita dengan adanya peminjaman sementara ke kas daerah itu sudah termasuk penyalahgunaan wewenang sekaligus praktik menguntungkan diri sendiri,” Tegasnya.
Katanya lagi, agar hal ini tidak menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat kabupaten Gayo Lues, Rikardo minta Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan penyelidikan supaya kasus kasbon tersebut menjadi terang-benderang. [Syawaluddin].
