Ia menegaskan, setiap pekerja memiliki hak atas jaminan kesehatan yang menjamin akses terhadap layanan medis ketika dibutuhkan. Sementara itu, badan usaha wajib memenuhi hak tersebut dengan mendaftarkan seluruh pekerja beserta anggota keluarganya serta membayar iuran secara rutin.
BPJS Kesehatan juga menggandeng berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan objektivitas penilaian dalam penghargaan ini.
Beberapa indikator utama mencakup kepatuhan pendaftaran pekerja, pelaporan upah, pemanfaatan aplikasi Electronic Data Badan Usaha (EDABU), hingga kontribusi dalam program donasi sosial.
“Kami percaya, dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Indonesia dapat mewujudkan perlindungan kesehatan yang menyeluruh, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat,” kata Ghufron.
Penghargaan Satya JKN Award 2025 menjadi simbol semangat gotong royong nasional—bahwa melindungi pekerja bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga bagian dari etika korporasi dan solidaritas bangsa.(Maslow Kluet).
