Persoalan tidak berhenti pada fase tanggap darurat. Pascabanjir dan longsor, masyarakat di sejumlah daerah terisolir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara justru menghadapi krisis lanjutan berupa kelangkaan LPG, bahan bakar minyak, serta bahan pokok. Ketika akses terputus dan distribusi terganggu, negara kembali terlihat absen dalam menjamin kebutuhan dasar rakyatnya.
Situasi ini mempertegas bahwa penanganan bencana di Sumatera tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, sektoral, dan reaktif.
Ketua Himpunan Mahasiswa Budidaya Perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala (USK), Akhdan Mamduh, menilai Presiden Republik Indonesia harus segera mengambil langkah politik yang tegas dengan membentuk Tim Khusus Koordinasi Bencana Sumatera.
Tim ini, katanya, dinilai penting untuk menjawab kegagalan koordinasi dan lambannya respons negara dalam menghadapi bencana berskala regional.
“Tim khusus tersebut harus memiliki kewenangan lintas kementerian dan lembaga, serta mampu bertindak cepat tanpa terhambat birokrasi yang berbelit. Negara tidak boleh terus menyerahkan beban krisis kepada daerah yang kapasitasnya terbatas,” tegas Akhdan.
Menurutnya, tim khusus itu harus diberi mandat yang jelas, mengoordinasikan penanganan darurat lintas provinsi, memastikan distribusi logistik berjalan lancar, serta mengendalikan pasokan LPG, BBM, dan bahan pokok ke wilayah terdampak dan terisolir. Tanpa langkah terobosan, masyarakat akan terus menjadi korban berlapis, terdampak bencana sekaligus kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
