Pembentukan tim khusus, lanjut Akhdan, bukan sekadar solusi teknis, melainkan sinyal politik bahwa negara benar-benar hadir. Jika BNPB belum mampu bekerja efektif dalam situasi krisis regional, maka intervensi langsung Presiden adalah langkah yang sah, konstitusional, dan mendesak.
Keselamatan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan institusional dan ego sektoral.
Banjir dan longsor yang berulang di Sumatera seharusnya menjadi peringatan keras. Tanpa pembenahan serius dan kepemimpinan yang kuat dalam penanganan bencana, tragedi serupa hanya akan terus berulang. Tim Khusus Koordinasi Bencana Sumatera bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak, sekaligus ujian apakah negara benar-benar berpihak pada rakyatnya, atau hanya hadir ketika kamera media menyala.(R)
