BANDA ACEH | MA — Banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dalam beberapa waktu terakhir kembali menyingkap persoalan klasik penanganan bencana di Indonesia, negara lamban, koordinasi lemah, dan kepemimpinan krisis yang tidak tegas.
Bencana yang terjadi hampir bersamaan di satu kawasan besar seperti Sumatera semestinya diperlakukan sebagai krisis regional, bukan sekadar akumulasi bencana daerah yang ditangani secara terpisah.
Di Aceh, banjir dan longsor mengisolir sejumlah wilayah, memutus akses jalan, distribusi logistik, serta layanan dasar masyarakat. Di Sumatera Barat, bencana serupa menelan korban jiwa dan merusak permukiman warga.
Sementara itu, di Sumatera Utara, banjir dan longsor kembali terjadi di wilayah-wilayah rawan yang seharusnya telah memiliki sistem mitigasi yang lebih matang.
Namun fakta di lapangan menunjukkan respons yang lamban dan ketergantungan penuh pada kapasitas pemerintah daerah yang terbatas.
Kondisi ini memunculkan kritik tajam terhadap Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana nasional.
Lemahnya koordinasi lintas daerah, tersendatnya distribusi bantuan, serta ketidaksiapan menghadapi bencana beruntun dalam satu kawasan menunjukkan persoalan serius dalam manajemen krisis. Dalam situasi darurat, keterlambatan hitungan jam, bahkan menit, dapat menentukan hidup dan mati warga terdampak.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
