“Terkait kasus pelarian narapidana tahun 2023 lalu itu, disaat Kakanwil Kemenkumham Aceh Meurah Budiman sedang menjabat sebagai PJ Bupati Aceh Tamiang, adalah human error. Sedang benda mati saja bisa berpindah apalagi menjaga manusia. Dan dari berita kita sudah mengetahui bahwa Kemenkumham Aceh sudah melakukan penindakan secara tegas terhadap oknum Lapas dan Kalapas terkait yang dianggap bertanggung jawab,” Jelas Kamal pada wartawan, Kamis, 8 Agustus 2024 lalu di Banda Aceh.
Pertama, berita didominasi KPMRA yang meminta untuk mencopot Meurah Budiman dari Kakanwil Kemenkumham Aceh. Tuntutan tersebut, kata Kamal, lebih mencerminkan opini atau pendapat kelompok tertentu daripada fakta objektif.
Kedua, tuduhan terhadap Meurah Budiman terkait kegagalan menjalankan tugas dan dugaan keterlibatan petugas terkait pelarian narapidana dinilai tidak ada bukti konkret. Karena Kemenkumham Aceh bersama
inspektorat Jenderal Kemenkumham RI turun langsung melakukan penindakan tegas kepada oknum pegawai yang dinilai lalai dalam menjalankan tugasnya waktu itu sehingga terjadinya insiden pelarian narapidana narkoba dari Lapas Narkotika Langsa.
Menurut sumber Kemenkumham Aceh, oknum yang dinilai lalai waktu itu ialah pegawai pengamanan pintu utama dan telah dipecat sebagai PNS. Selain itu ada juga pegawai yang dilakukan pembinaan dibarengi pemindahan tempat tugas, baik petugas pengamanan maupun Kalapas Narkotika itu sendiri.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
