BEM Se-Aceh Tolak Pentapan Titik Nol Islam Nusantara Di Barus.

Banda Aceh | AP- Badan Eksekutif  Mahasiswa (BEM) se-Aceh melakukan pertemuan khusus dan menyatakan sikap, menolak atas penetapan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, sebagai titik nol Islam Nusantara, Selasa (28/3/2017).

Pertemuan tersebut di hadiri beberapa presiden kampus dan penggurus BEM, terdiri dari Unsyiah, UIN Ar-Raniry, STKIP BBG, Unaya, UUI, Poltekkes Aceh, Unmuha, USM  dan Al Wasliyah.

Dalam pertemuan tersebut, wakil presiden kampus UIN Ar-Raniry, Misran mengatakan, ini merupakan bagian dari kepanikan pemerintah untuk pengalihan isu pusat yang hari ini menjadi rancu.

“Janganlah mengorbankan Aceh lagi, kami tidak ingin selalu dikhianati oleh pemerintah pusat yang seperti masa dahulu, hingga mengakibatkan timbulnya konflik vertikal,” ujar Misran

Dia menambahkan, pemerintah seharusnya memiliki kearifan tersendiri terhadap daerah daerah lain untuk menentukan titik nol islam nusantara, agar tidak ada yang tersakiti.

“Jangan main libas terus tanpa ada konsolidasi dengan daerah lain,” tegasnya.

Misran menyebutkan, dalam sejarah awal masuknya islam ke Indonesia itu melalui pesisir pantai Utara Aceh yaitu Pase Aceh Utara, tapatnya pada masa kerajaan samudera pasai, dimana katanya, kerajaan samudera pasailah yang menyebarkan Islam ke Nusantara hingga sebagian malaya.

“Ada batu nisan Islam di Aceh yang juga baru ditemukan tepatnya di Lamuri yang wafatnya pada tahun 1007 Masehi dan itu merupakan bukti sejarah bukan dongeng belaka,” pungkasnya .

Pada akhir pertemuan tersebut, BEM se-Aceh membuat pernyataan, bahwa menuntut pemerintah Aceh agar serius dalam menanggapi persoalan yang di anggap pendangkalan sejarah tersebut.

Mereka juga meminta kepada pemerintah Aceh, jangan hanya sibuk dengan urusan kelompok dan kepentingan pribadi saja , kemudian berharap agar pemerintah pusat dapat menjaga stabilitas dan kondisi keamanan Indonesia agar tidak sempat perpecahan sesama umat Islam.

Dalam pernyataannya, BEM se-Aceh juga mengecam keras pemerintahan Zikir (Zaini Abudullah dan Muzakir Manaf), jika tidak meluruskan persoalan yang di anggap pendangkalan sejarah tersebut, maka akan melakukan aksi besar-besaran dengan membawa massa dari seluruh mahasiswa yang berada di Aceh.