Menurutnya, penyediaan rumah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan tempat tinggal sementara bagi warga terdampak banjir sambil menunggu solusi jangka panjang.
Namun di lapangan, situasinya tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan pemerintah. Sejumlah pengungsi justru menolak rumah yang telah disiapkan tersebut. Mereka menilai solusi itu belum menjawab tuntutan utama yang selama ini mereka suarakan, yakni pembangunan hunian tetap atau bantuan rumah permanen.
Para pengungsi hingga kini masih bertahan di halaman Kantor Bupati Bireuen sambil menagih realisasi janji pemerintah terkait pembangunan hunian tetap bagi korban banjir.
Kondisi tersebut memunculkan dinamika antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan yang diambil pemerintah daerah. Sebagian warga menganggap rumah yang disediakan pemerintah hanya bersifat sementara dan tidak memberikan kepastian bagi masa depan tempat tinggal mereka.
Pemerintah daerah sendiri menilai rumah yang telah disiapkan sebenarnya telah memenuhi standar kelayakan untuk ditempati. Bahkan, menurut Hanafiah, kondisi rumah tersebut dinilai cukup baik dan layak sebagai tempat tinggal sementara bagi para korban banjir.
Di sisi lain, pemerintah juga menduga adanya faktor lain yang mempengaruhi penolakan para pengungsi terhadap rumah yang telah disediakan tersebut. Namun, dugaan itu belum dijelaskan secara rinci dalam pertemuan dengan wartawan.
