Asa Warga Tenggulun, Menanti Janji Bupati Armia Pahmi

“Walaupun Kelompok Tani Hutan Swakarsa Mandiri (Poktan HSM) memenangkan gugatan di tingkat Mahkamah Agung (MA) dengan nomor putusan Mahkamah Agung 280/K/Pdt/2024, area seluas 140 dari 300 hektare lahan yang dimenangkan itu kini kembali di serobot oleh penggugat dengan cara apapun,” terangnya.

Padahal sebelumnya masyarakat Tenggulun tidak pernah ada benturan atau masalah dengan oknum tertentu dalam persoalan konflik lahan sejak awal 2018 sampai  terbitnya Permendagri nomor 28/2020 tentang penetapan/Pengesahan tapal batas  Aceh Tamiang, Aceh dengan  Langkat Sumatera Utara, 19 Mai 2020. Masyarakat Tenggulun hanya berkonflik dengan JMD Cs.

Sebut Suyanto, JMD Cs. Dengan mengatas namakan masyarakat Tenggulun, bersama kelompoknya melakukan perambahan kawasan TNGL dan kawasan APL untuk dijual kepada pengusaha perkebunan kelapa sawit dari luar daerah.

“Agar memperlancar proses penjualan lahan tersebut, JMD Cs menciptakan konflik adu domba dengan cara memperalat beberapa oknum tertentu dengan masyarakat Tenggulun sehingga menimbulkan konflik sosial yang dikhawatirkan akan timbul korban jiwa,” jabarnya.

Dikatakan, berbagai peristiwa dan teror dialami masyarakat Tenggulun dari pihak-pihak yang ingin menguasai ataupun menjual lahan di sekitar luar dan dalam kawasan TNGL kepada pengusaha perkebunan kelapa sawit dari Medan, Sumatera Utara.

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya