TAKENGON | MA — Forum Reje (Kepala Desa) Aceh Tengah, Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) gelar diskusi, sekaligus buka puasa bersama wartawan membahas isu-isu strategis, kegiatan ini berlangsung di LTC Caffee Takengon, pada Sabtu (22/3).
Dalam diskusi tersebut akan di bahas berbagai isu, seperti implementasi kewenangan desa, pengentasan kemiskinan, pengentasan stunting, program ketahanan pangan, koperasi desa merah putih, konsolidasi organisasi Aceh Tengah.
Silaturahmi dan diskusi ini dihadiri oleh ketua DPD Apdesi Aceh, sekjen DPP serta perwakilan reje- reje.
“Momen ini juga sebenarnya sudah lama, sebelum puasa sudah kami rencanakan untuk konsolidasi antara Apdesi dan pemerhati-pemerhati desa,” kata Idrus Saputra ketua DPC Apdesi Aceh Tengah, saat di tanya awak media.
Idrus sempat menjelaskan terkait isu Koperasi Merah Putih yang menjadi kontroversi.
“Mungkin salah satunya ini terkait dengan koperasi Merah Putih yang mana ini masih menjadi kontroversi dan perlu juga pengkajian dan pembahasan lebih dalam kepada pelaku atau pemerintahan desa di Aceh,” sebutnya.
Dia juga membahas masa jabatan kepala desa nasional yang tidak berlaku di Aceh.
“Ini kawan-kawan se Aceh para gecik sedang melakukan advokasi terkait masalah ini dari berbagai ruang dan organisasi,” katanya.
“Kita mendengar beberapa gecik melakukan uji materi terkait dengan pasal 115 UPA ke mahkamah konstitusi ini juga sudah mulai arahnya ke Judicial Review dalam kesempatan ini juga kita mendiskusikan bagaimana terkonfirmasi apa tidak dengan kita teman teman di apdesi dalam hal Judicial Review,” sambungnya.
Idrus berharap dengan momen ini para anggota dapat saling berkomunikasi dalam rangka membangun desa masing-masing.
Ketua DPD Apdesi Aceh, Muksalmina pun menyampaikan bahwa agenda buka puasa bersama digunakan untuk mempererat silaturahmi dan menjadi ruang konsolidasi.
“Tentunya Apdesi itu sebagai organisasi paguyuban pemerintahan desa masih memiliki keterbatasan dan kekurangan makanya pada hari ini kita hadir untuk berdiskusi apa yang bisa kita bantu,” tutur Muksalmina.
Muksalmina juga menjelaskan terkait Koperasi Merah Putih yang menjadi polemik.
“Sudah disampaikan oleh ketua DPP dalam diskusi seminggu yang lalu, bersama dengan Kementerian Desa dan Menteri Koperasi terkait dengan implementasi Koperasi Merah Putih yang saat ini sedang dipercepat prosesnya. Dua hari yang lalu Kementerian Koperasi sudah mengeluarkan surat edaran pelaksaan hal tersebut,
“Namun ini baru masuk pada tahapan sosialisasi, jadi mungkin April atau Mai baru dilaksanakan sosialisasinya,” katanya.
Menurut Muksalmina, Koperasi merah putih memang dibuat secara khusus oleh pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat dan menekan angka kemiskinan. (AR)
