Aceh (MA) – H Anwar Idris anggota DPR RI, asal Aceh Komisi VII yang membidangi Minyak dan Gas (Migas), dari Fraksi PPP mempertanyakan rencana pemerintah untuk menaikkan harga Gas elpiji 3Kg Untuk Masyarakat Miskin.
Dari harga sebelumnya harga Gas elpiji 3 Kg per 1 tabung yang dijual pada setiap pangkalan Rp 18.000 dan sekarang menjadi Rp 3.7000 ribu per tabung, dan hal ini memberatkan bagi masyaraka dari keluarga fakir miskin, kata Anwar Idris melalui rilisnya yang dikirim ke media, Jum’at, (17/1).
Lanjutnya, apalagi selama ini, peruntukan gas elpiji 3 kg digunakan oleh keluarga atau saudara kita yang tergolong tidak mampu atau kurang mampu dan keluarga menengah. Juga oleh para pedagangan kecil. Sehingg bagi keluarga miskin kenaikan harga ini akan menambah kesulitan pada sektor beban belanja bulanan mereka”, Sebut Politisi PPP ini.
Namun, jika alasan pemerintah menaikkan gas elpiji 3 kg ini karena digunakan oleh keluarga mampu, maka sebelum menaikkan, pemerintah perlu memastikan pada publik bahwa mana keluarga tidak mampu dan kurang mampu harus tetap bisa membeli gas elpiji 3 kg dengan harga terjangkau yang stabil bagi masyarakat fakir-miskin disetiap pangkalan yang ada di seluruh Indonesia.
Sebagai Anggota DPR RI, kita mengingatkan Pemerintah supaya kedepannya bila kebijakan ini benar diterapkan, maka akan berdampak pada pontensi inflasi, karena akan membuat harga-harga kebutuhan lainya naik, ucap anggota komisi VII DPR RI ini.
Dikatakan, apabila menerapkan sistemstem Barcode yang diusulkan pemerintah untuk distribusi gas elpiji 3 kg ke keluarga masyarakat fakir dan miskin, tentu masih diragukan ke efektivitasnya. Dikarenakan selama ini penjualan Gas elpiji 3 kg Subsidi tersebut di tingkat masyarakat dan pasar pada pangkalan tidak bisa membedakan mana harga untuk keluarga miskin, keluarga mampu, dan menengah keatas.
Selanjutnya Anggota DPR RI dari Komisi VII, sebagai mitra kerjanya, meminta Kementerian ESDM RI harus mencari suatu alternatif konsep formula yang efektif-efesien dan tepat sasaran, baik teknis model pendistribusian dengan kecanggihan teknologi yang ada, dengan mengambil data yang akurat dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah, dalam mendata dan akan tepat sasaran.
Sehingga mekanisme pendistribusian dan penyaluran bantuan Subsidi tabung Gas elpiji 3 kg tersebut bisa tepat sasaran kepada masyarakat yang tidak mampu dan kurang mampu bisa menerima mamfaatnya secara utuh.
Tambah Anwar Idris, misalnya, pihak Pemerintah bisa bekerjasama dengan Kemensos RI, BPJS, BPS, dan pemerintah daerah serta Pemerintah Desa, melalui BUMDes bisa sinergis dari permainan penyalahgunaan penyaluran tabung gas elpiji 3 kg yang bukan pihak yang berhak menerimanya dan pemerintah bisa memberikan sanksi yang tegas kepada pangkalan yang tidak mengikuti aturan dari pemerintah.
Dalam hal ini tambah Anwar Idris, kewenangan kementrian ESDM bersama kementrian terkait BUMN, seperti Pertamina bagi setiap pangkalan yang nakal dan kedapatan melakukan kecurang bisa dicabut izinnya dengan ditindak pidana. (Iqbal).
