Rizal juga mengungkapkan berbagai persoalan internal yang selama ini terjadi di BPBD Aceh Utara, mulai dari minimnya perhatian terhadap petugas pemadam kebakaran, buruknya perawatan armada, hingga tidak jelasnya alokasi logistik dasar seperti makan dan minum bagi para petugas.
Menurutnya, jika masalah-masalah ini tidak segera dibenahi secara struktural, maka korban jiwa akibat kebakaran maupun bencana lainnya berpotensi terus terjadi di masa depan.
“Kami dari Komisi IV DPRK akan mengirimkan surat resmi kepada Bupati Aceh Utara untuk meminta pencopotan Kalaksa BPBD. Kami tidak ingin tragedi seperti ini terulang. Ini bukan waktu untuk kompromi,” ujarnya tegas.
Di sisi lain, Rizal memberikan apresiasi kepada Bupati Aceh Utara, H. Ismail A Jalil (Ayah Wa), yang turun langsung ke lokasi kejadian serta melakukan inspeksi mendadak ke Pos Damkar Alue Bilie Rayeuk. Langkah cepat ini dinilai sebagai bentuk kepemimpinan yang hadir bersama rakyat dalam kondisi darurat.
“Inilah contoh pemimpin yang kami butuhkan, cepat, tanggap, dan hadir saat rakyat membutuhkan. Kami mengapresiasi sikap Bupati yang langsung mengambil langkah konkret di lapangan,” katanya.
Insiden ini menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kebijakan di Aceh Utara untuk segera membenahi sistem penanggulangan bencana yang selama ini dinilai tidak optimal. Masyarakat berharap agar Bupati mengambil langkah tegas dengan mengganti Kalaksa BPBD dan menunjuk sosok yang profesional serta berkomitmen dalam pelayanan kebencanaan, demi keselamatan dan kemanusiaan.(Sayed Panton)
Halaman : 1 2
