Dia juga menyebutkan, Aceh memiliki dana besar serta telah menerima dana otonomi khusus (otsus) sejak 2008 dengan total sekitar Rp 95 triliun.
“Anggaran (Aceh) nomor 5 terbesar di Indonesia dengan penduduk hanya 5 juta harusnya bisa memberikan impact,” jelasnya.
Permasalah Aceh masih miskin meski dana melimpah ruah adalah kesalahan manajemen yang harus diselesaikan.
Untuk itu Tito meminta agar uang Aceh tidak berhenti di tingkat elite pejabat saja, tetapi harus sampai ke rakyat yang notabenenya menantikan dan membutuhkan.
“Komposisi belanjanya sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai barang jasa, yang untuk rakyatnya 20 persen-25 persen belanja modal. Itu mungkin kalau itu turun semua kalau seandainya terpotong lagi, waduh. Ini harus ada perbaikan,” jelas Tito kepada wartawan.
Dia meminta penjabat kepala daerah di Aceh untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Para kepala daerah disebut tidak ada hambatan politik.
“Di 2023 kesempatan emas mengubah manajemen ini berpikir sebagian besar anggarannya untuk rakyat dan bisa mengambangkan potensi yang bisa mendatangkan PAD,” ujarnya.
Permasalahan lain yang dihadapi Aceh, kata Tito, anggarannya masih bergantung pada transfer pusat. Pendapatan dari PAD disebut kecil.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
