Permohonan tersebut dikabulkan melalui penetapan majelis hakim tertanggal 9 Oktober 2026, dengan sejumlah persyaratan yang wajib dipatuhi.
Dalam penetapan itu, kedua alat berat hanya diperbolehkan digunakan untuk mendukung percepatan pembangunan huntap. Barang bukti tersebut juga dilarang diperjualbelikan, dialihkan, digadaikan, maupun disalahgunakan di luar ketentuan yang telah ditetapkan.
Menanggapi informasi dari massa aksi mengenai dugaan penyalahgunaan barang bukti yang disebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, Frans menegaskan bahwa laporan tersebut belum pernah disampaikan secara resmi kepada majelis hakim dengan disertai bukti pendukung.
Menurutnya, laporan dapat disampaikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara tertulis ataupun melalui Jaksa Penuntut Umum agar dapat diproses sesuai mekanisme hukum.
Pihak PN Kuala Simpang pun mengimbau masyarakat maupun pihak terkait yang memiliki informasi mengenai dugaan penyimpangan penggunaan barang bukti agar segera menyampaikan laporan resmi disertai bukti-bukti yang valid.
Dengan demikian, majelis hakim dapat menindaklanjuti dan mempertimbangkan laporan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
PN Kuala Simpang menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas lembaga peradilan serta menerapkan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk pelanggaran etik maupun hukum dalam setiap proses penegakan hukum.
Penulis : Saiful Alam
Editor : Redaksi
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
