“Mereka harus menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat mengenai kegaduhan yang terjadi. Jika informasi yang disampaikan benar, maka harus ada bukti yang jelas. Namun, jika informasi tersebut salah, maka mereka wajib meminta maaf,” tegas Abrar.
JASA juga menegaskan bahwa jika kedua pihak tidak memberikan klarifikasi yang memadai, mereka akan menempuh jalur hukum guna menyelesaikan kasus ini. “Kami akan melaporkan hal ini kepada pihak yang berwenang agar keadilan dapat ditegakkan. Ini bukan hanya tentang nama baik JASA, tetapi juga soal integritas organisasi serta perlindungan hukum bagi siapa pun yang menjadi korban pencemaran nama baik,” tambahnya.
Sebagai penutup, Abrar mengimbau masyarakat Aceh untuk lebih kritis dalam menerima informasi yang beredar di media sosial. “Jangan mudah percaya dengan konten yang tidak jelas sumbernya. Mari kita bersama-sama melawan hoaks dan informasi yang menyesatkan,” pungkasnya.(R)
Halaman : 1 2
