JAKARTA | MA – Mantan Anggota DPD RI asal Aceh periode 2014–2024, Dr. H. Fachrul Razi, mengecam keras insiden kekerasan yang terjadi di Tiro, Kabupaten Pidie, pada 4 November 2026. Peristiwa yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan sejumlah warga mengalami luka-luka tersebut harus menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.
Menurut Fachrul Razi, peristiwa Tiro tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan penertiban bendera atau gangguan keamanan. Insiden tersebut harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, yakni perlindungan hak asasi manusia (HAM), penghormatan terhadap kekhususan Aceh, serta keberlanjutan perdamaian pasca-MoU Helsinki 15 Agustus 2005, demikian pernyataannya kepada media (6/11).
“Negara memiliki kewajiban melindungi seluruh warga negara. Penegakan hukum tidak boleh mengabaikan hak hidup, keselamatan, dan martabat manusia. Jika dalam proses penertiban terjadi penggunaan kekuatan yang tidak proporsional hingga mengakibatkan hilangnya nyawa masyarakat, maka hal tersebut harus diusut secara independen dan transparan,” tegas Fachrul Razi.
Ia menilai, jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa tersebut merupakan persoalan serius yang tidak boleh diselesaikan hanya melalui klarifikasi sepihak. Harus ada pemeriksaan menyeluruh mengenai kronologi kejadian, jenis amunisi yang digunakan, pihak yang melakukan penembakan, serta pertanggungjawaban atas tindakan di lapangan.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
