Aceh Besar (ADC) – Partai Daerah (PD) Aceh mengecam keras terhadap rencana alih hak kelola Baitul Asyi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indonesia yang ingin berinvestasi di tanah wakaf milik rakyat Aceh di Mekkah. Hal ini diungkapkan salah satu Pendiri Partai Daerah Aceh, Darwis, S.Pd.I, di Aceh Besar, Rabu (14/03/2018) .
“Jangan seenak, mau otak atik yang namanya wakaf, pelajari dulu ikrar pewakafnya bagaimana, karena yang menyakut dengan wakaf, hal yang fatal bagi kami rakyat Aceh,” kata Darwis.
Oleh karena itu, Ia meminta kepada Kepala BPKH Indonesia, Anggito Abimanyu untuk membatalkan niat ingin ambil alih investasi di Baitul Asyi tersebut, Darwis menyebutkan, angan ganggu kedamaian dan kenyamanan kami rakyat Aceh yang mulai tumbuh dan terbina dengan baik selama ini.
“Saya rasa ini merupakan isu yang sangat sensitif bagi masyarakat Aceh, kalau benar rencana BPKH itu, maka gubernur Aceh sebagai Kepala Pemerintahan Aceh wajib menolaknya,” ujar sekretaris DPW PD Aceh Kabupaten Aceh Besar.
Dijelaskannya, BPKH Indonesia seharusnya paham dan mengerti sejarah dan peruntukkan tanah wakaf ini, sebelum mengajukan rencana investasi. Sebab, katanya, tanah wakaf tersebut memiliki historis dan hubungan emosional yang sangat kuat dengan rakyat Aceh.
“Selama ini jamaah haji asal Aceh selalu mendapatkan hadiah berupa uang dari hasil pengelolan tanah wakaf tersebut, jika rencana investasi tidak sesuai dengan ikrar wakaf dan peruntukannya, maka rakyat Aceh berhak menolaknya,”jelas Darwis.
Di samping itu, Darwis juga meminta kepada BPKH Indonesia, agar lebih sensitif terhadap perasaan masyarakat Aceh.
“Hal ini penting, karena, ingatan kolektif masyarakat Aceh terkait wakaf dan sumbangan yang diserahkan dan atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, dalam sejarahnya selalu melahirkan kekecewaan bagi masyarakat Aceh,” pungkasnya.[*]
