JAKARTA | MA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan suap terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Kasus yang bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 14 September 2026 ini menarik perhatian publik nasional setelah lembaga antirasuah menyeret sejumlah nama strategis, termasuk orang-orang dekat di lingkaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, menilai bahwa langkah KPK menetapkan delapan orang tersangka baru merupakan permulaan dari bongkahan es, yang berpotensi membuka kotak pandora praktik korupsi berskala besar di tubuh Kementerian ATR/BPN.
Perkara ini mencuat setelah KPK menjaring delapan tersangka pasca-OTT di wilayah Jabodetabek. Empat pejabat dan pihak swasta yang ditetapkan meliputi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta perantara swasta Rizal Pahlevi.
Sementara itu, empat tersangka lainnya yang disebut-sebut sebagai orang dekat atau lingkaran kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, politisi Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta dua pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry. Langkah penyidikan kian agresif setelah KPK menggeledah sejumlah ruangan strategis di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada 17 September 2026.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
