“Apalagi peran Arif Sugiyanto belum diungkap sepenuhnya oleh KPK. Saya meyakini KPK sedang melakukan penyidikan lebih mendalam. Saya menganalisa bahwa status tersangka Menteri Nusron Wahid ini hanya menunggu waktu saja, karena membaca di media bahwa uang yang disita di rumah Arif Sugiyanto ini diduga milik Nusron Wahid,” tegasnya.
Di sisi lain, skandal rasuah yang mencoreng institusi pertanahan ini dinilai harus menjadi momentum pembersihan menyeluruh. Adib Miftahul menekankan bahwa kasus ini wajib dijadikan trigger atau pemicu bagi internal Kementerian ATR/BPN untuk mengevaluasi sistem kepegawaian secara radikal.
“Ini jadi trigger bagi internal BPN untuk evaluasi. Reformasi birokrasi wajib jalan, meritokrasi harus jadi patokan,” ungkap Adib.
Menurutnya, penempatan pejabat tinggi di sektor agraria tidak boleh lagi didasarkan pada kedekatan politis atau faktor transaksional, melainkan integritas murni.
“Jabatan Irjen, Dirjen, Kepala Kantor Pertanahan, Kasi Pertanahan, dan lain-lain harus dipegang oleh figur yang kompeten, berkualitas, dan berintegritas. Jabatan bukan diberikan kepada oknum yang rajin kasih upeti (like and dislike). Dengan begitu, tindakan menyalahi aturan dan lain-lain bisa diminimalisir, serta mafia upeti juga bisa dikikis,” pungkasnya. (R)
