ACEH BARAT (MA) — Limbah tumpahan batubara yang kerap terjadi di Kabupaten Aceh Barat, sudah sangat mengkhawatirkan, karena mempengaruhi keberlangsungan hidup nelayan dan ekosistem laut sekitarnya.
Akibatnya gelombang protes terus berdatangan dari masyarakat setempat.
Deputi WALHI Aceh, M. Nasir Buloh mengungkapkan, berdasarkan catatan pihaknya tumpahan batubara terus berulang terjadi, sehingga setiap tahun ada masyarakat yang protes dan mengeluh terkait pencemaran debu dan pencemaran laut terkait tumpahan batubara.
Ditengah gelombang protes tersebut, kata Nasir, anehnya, perusahaan-perusahaan tersebut diberi predikat PROPER biru setiap tahunya. Untuk diketahui, PROPER biru
ialah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada perusahaan yang dinilai memiliki kinerja pengelolaan lingkungan terbaik.
“Artinya ini ada kesenjangan penilaian. Kami mencoba mengkritisi bagaimana penilaian PROPER-nya ini, ” kata Nasir dalam diskusi bertemakan Pencemaran Limbah Batubara di Aceh Barat. Tanggung Jawab Siapa? yang digelar oleh KosTum, di Banda Aceh, Rabu (23/10).
Untuk itu, sebutnya, WALHI sependapat dengan rekomendasi hasil dari Panitia Khusus (Pansus) DPRA, yakni harus adanya Moratorium Izin Tambang.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
