Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan mengevaluasi laporan yang diberikan perusahaan setiap tiga bulan. Laporan tersebut mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan limbah, pencemaran air, kualitas udara, dan lainnya.
Sementara itu, pengawasan langsung dilakukan setidaknya satu hingga dua kali dalam setahun. Subhan menyampaikan bahwa DLHK Aceh merespons cepat jika ada pengaduan dari masyarakat atau pemberitaan yang mengindikasikan adanya pencemaran lingkungan.
“Itu upaya-upaya yang kita lakukan dalam memitigasi serta memantau apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan,” pungkasnya.
Selain itu, pihaknya merekomendasikan pemasangan peralatan Automatic Air Quality Monitoring System (AQMS) pada perusahaan pertambangan untuk memantau kualitas udara secara real-time.
Dikatakan Subhan, sistem pemantauan kualitas udara ini dapat membantu memastikan bahwa kualitas udara sekitar mematuhi regulasi lingkungan lokal. Ini sangat penting untuk melindungi masyarakat umum yang tinggal di dekat lokasi pertambangan.
“Pemantauan ini penting untuk mengetahui konsentrasi limbah udara dan apakah sudah mencemari lingkungan atau masih berada dalam batas aman,” ujar Subhan.(R).
