LHOKSEUMAWE, MEDIAACEH.CO.ID – Dosen FISIP Universitas Malikussaleh, Teuku Kemal Fasya, Mhum, menjadi narasumber Sosialisasi Pengawasan pemilu multistakeholder di Kota Subulussalam, Selasa (30/8/2022).
Kegiatan itu dilaksanakan di Kantor Panwaslih Kota Subulussalam dan dihadiri oleh organisasi pemerintah daerah Kota Subulussalam.
Kegiatan turut dihadiri Wakil Walikota Subulussalam, Drs Salmaza, MAP. Dalam sambutannya, Walikota Subulussalam, Salmaza, menyampaikan bahwa menyambut Pemilu dan Pilkada serentak 2024, Kota Subulussalam harus mempersiapkan perencanaan yang baik.
“Kita tidak mau perencanaan Pemilu serentak yang kurang 1,5 tahun ini tidak berjalan dengan baik di Subulussalam. Saya minta Panwaslih dan KIP Subulussalam untuk progresif dalam mempersiapkan tahapan pemilu dengan baik, termasuk Pilkada yang akan dilaksanakan pada akhir 2024,” Katanya.
Sementara itu komisioner Panwaslih Aceh, Cut Marini, MA yang membuka kegiatan secara resmi menyebutkan kegiatan ini bagian untuk memperkuat literasi Pemilu pada stakeholder pemerintah, agar pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Subulussalam minim kesalahan dan pelanggaran.
Marini sendiri adalah Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar lembaga Panwaslih Aceh.
Adapun yang menjadi pembicara dalam pelaksanaan, Teuku Kemal Fasya, menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 akan menjadi pertaruhan penting bagi pemerintah, karena akan menyongsong apakah Indonesia akan menjadi negara demokratis yang bisa bergerak maju dalam melakukan konsolidasi demokrasi, atau mengalami regresi.
“Pertaruhannya besar, apalagi dunia akan melihat siapa yang menjadi suksesor Pak Jokowi ke depan dengan tanggung jawab konsolidasi demokrasi dan pembangunan Indonesia yang selaras dengan cita-cita G20,” ungkapnya.
Pada pertemuan itu Kemal menjelaskan tentang hal yang selama ini bisa menjadi masalah jika masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi, yaitu tentang pelanggaran pidana Pemilu.
Menurutnya di dalam UU No 7 tahun 2017 ada 66 pasal yang berbicara tentang tindak pidana Pemilu, yang jika tidak disosialisikan dengan baik akan banyak masyarakat yang terperangkap di dalam pelanggaran Pemilu.
“Itu belum dihitung dengan pelanggaran lainnya seperti administratif dan etik, yang tidak semua peserta pemilu menyadarinya,” tambahnya lebih lanjut.
Kegiatan di Panwaslih Subulussalam ikut dihadiri dari beragam stakeholder pemerintah, termasuk camat dan juga KIP Subulussalam. Para komisioner Panwaslih Subulussalam, yaitu Muhammad Sahrianto Lembeng (ketua), Tepat Silalahi dan Sumardi Pasaribu (anggota) ikut berkomitmen untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan Pemilu di Subulussalam terutama pada aspek pencegahan pelanggaran dan penindakan.
“Kita ingin Subulussalam menjadi contoh baik pelaksanaan Pemilu di Aceh, sehingga negeri Sada Kata ini bisa meningkat tatakelola pemerintahannya dan demokrasinya,” tutupnya. (Mulyadi)
