Banda Aceh (MA)- Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Aceh, Senin 11 November 2019. Aksi yang dimulai pada pukul 10.15 hingga 11.45 Wib ini, diawali peserta aksi berjalan serentak dari depan Pos Satpam hingga kedepan Kantor Gubernur Aceh.
Para peserta aksi, berasal dari Mahasiswa dan Mahasiswi Komisariat UIN Ar-Raniry, Komisariat Unsyiah, Komisariat STKIP BBG, KAMMI Daerah Banda Aceh, KAMMI Daerah Aceh Besar serta pengurus Wilayah KAMMI Aceh. Suasana aksi berjalan dengan aman dan damai.
Dalam orasinya, FM Nurasykim selaku Koordinator Aksi menyampaikan, bahwa aksi KAMMI pada hari ini adalah, mengawal APBA 2019 agar tepat sasaran dan tidak hanya masalah yang selalu terjadi selama kurun waktu belakangan ini, seperti terjadinya SILPA yang sangat besar.
“KAMMI akan menyampaikan aspirasi rakyat, agar dalam penyalurannya APBA benar benar harus pro rakyat dan pemerintah Aceh harus mampu menghasilkan kesejahteraan bagi rakyatnya,” ujar Nurasyikim.
Di tengah-tengah aksi, KAMMI Wilayah Aceh juga menampilkan teatrikal Sepeda motor yang dibawa dengan pelan dan ada orang terikat dibelakangnya.
Sementara itu, Ketua Umum KAMMI Wilayah Aceh Ahsanul Abid, S.Pd menjelaskan, teatrikal ini menunjukkan bahwa beginilah APBA jika tidak dianggarkan dan disalurkan untuk kejahteraan rakyat, maka rakyat akan tertatih tatih terikat dibelakangnya.
“Melihat problematika masyarakat Aceh yang semakin komplit dan rumit, maka kami dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Aceh, menyatakan sikap protes keras kepada Pemerintah Aceh dalam hal ini Plt Gubernur Aceh,” tegas Ashanul.
Oleh karena itu, dengan keadaan yang sadar dan didorong oleh keprihatinan dan kepedulian terhadap kondisi Aceh saat ini, kami dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Aceh, mendesak pemerintah Aceh agar :
1. Eksekutif dalam hal ini Plt Gubernur Aceh, melakukan Kontrol langsung dalam Perealisasian APBA Aceh.
2. Mendesak Plt Gubernur Aceh dalam hal pembangunan Infrastruktur, Ekonomi, pendidikan dan kesehatan Aceh yang saat ini masih jauh dari target, agar dapat diselesaikan sesuai target.
3. Mendesak Plt Gubernur Aceh untuk memberi Ultimatum yang keras bagi SKPA Aceh yang tidak mencapai target dalam pelaksanaan realisasi dana APBA 2019.
4. Menyalurkan dan merealisasikan seluruh dana APBA seluruhnya untuk kepentingan Rakyat Aceh bukan untuk Mafia-Mafia Proyek yang hanya mengambil fee atau keuntungan sesaat.
5. Eksekutif dan Legislatif jangan saling bermain mata dalam anggaran APBA dan mengatasnamakan untuk kesejahteraan rakyat Aceh.
6. Memperjelas status rumah dhuafa yang sampai sekarang belum dibangun oleh pemerintah.
“Semoga Pemerintah Aceh dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Aceh, bukan hanya mampu menghabiskan anggaran, tapi juga tepat sasaran,” tutup Ketua KAMMI Aceh. (R)
