Banda Aceh (ADC)- Aktivis HAM, Ronny Hariyanto, mengecam keras rencana Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang tengah menggodok qanun tentang hukum keluarga. Salah satu babnya, mengatur poligami yang membolehkan laki laki menikahi empat perempuan.
“DPRA seperti kurang kerjaan dan kurang sensitif terhadap kondisi rakyat Aceh yang sebenarnya, dimana kemiskinan, pengangguran, korupsi, narkoba dan kejahatan sosial lainnya merajalela. Mereka berkhianat dan menari nari diatas penderitaan rakyat Aceh,” kata Ronny dalam siaran persnya kepada media ini, Sabtu 6 Juli 2019.
Ronny menduga, rancangan qanun tersebut sarat kepentingan pribadi elit dan terkesan sengaja dibuat untuk menutup nutupi kegagalan eksekutif dan legislatif di Aceh selama ini, dalam hal memperhatikan kepentingan rakyat Aceh, khususnya rakyat miskin.
“Mereka ini, seperti kaum bebal yang tidak peduli pada penderitaan rakyat Aceh, dan saya menduga itu dibuat untuk kepentingan pribadi mereka yang bersembunyi dibalik dalil agama,” ketus aktivis yang merupakan Putera Idi Rayeuk, Aceh Timur tersebut.
Menurut Ronny, urusan poligami sama sekali tidak ada urgency dan korelasinya dengan keadilan dan kemakmuran rakyat Aceh.
“Apa mereka mau kawini semua orang miskin termasuk yang laki laki, demi dalih terwujudnya keadilan dan kemakmuran?. Faktanya lebih banyak janda, perempuan dan rakyat miskin dari jumlah mereka dan jumlah laki laki kaya di Aceh saat ini,” ungkapnya.
Menurut Ronny, yang diperlukan rakyat Aceh saat ini adalah, Qanun yang menjelmakan keadilan sosial dan perbaikan moral.
“Yang dibutuhkan sekarang ini adalah qanun yang memastikan terpenuhinya hak hak rakyat dan pulihnya moral yang cendrung membusuk,” pungkas tokoh muda Pers Aceh tersebut.
Dirinya berencana menggalang kekuatan emak emak Aceh dan kelompok aktivis HAM lainnya, untuk melancarkan aksi demonstrasi besar besaran membubarkan DPRA jika qanun tersebut masih digaungkan.
“Kaum perempuan yaitu, emak emak di Aceh pasti sakit hati dan tidak setuju, kami akan himpun mereka untuk melancarkan demonstrasi membubarkan DPRA kalau masih sibuk urusan poligami” tegasnya menutup keterangan. (Ahmad Fadil)
