Banda Aceh (ADC)- Dewan Pengurus Daerah (DPD) Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab) Aceh Timur, turut memberikan dukungan atas keputusan yang diambil oleh Ketua umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Forkab Aceh Polem Muda Ahmad Yani, yang memuji dan mengapresiasi sikap kenegarawanan Muzakir Manaf (Mualem) dengan mencabut statement Referendum.
Dimana sebelumnya, video klarifikasi Mualem sempat beredar luas di media sosial, yang isinya mencabut statement dan sekaligus meminta maaf atas sikapnya yang telah terlanjur menyuarakan tuntutan referendum.
Hal tersebut, disampaikan Ketua DPD Forkab Aceh Timur Abdul Hamid, melalui pesan WhasApp kepada media ini, Kamis 13 Juni 2019.
Ia menilai, langkah berani Mualem mencabut pernyataanya, adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa sosok Muzakir Manaf atau yang juga akrab disapa Mualem ini, lebih memilih menyelamatkan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jika di bandingkan dengan kepentingan politik sesaat, yang malah pada akhirnya dapat memecah belah keutuhan Bangsa.
“Kami menilai, langkah yang diambil Mualem itu sudah tepat, tujuannya adalah untuk menghindari kegaduhan politik pasca terselenggaranya pemilu serentak 2019 (Pilpres dan Pileg) beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu, DPD Forkab Aceh Timur turut menghormati jiwa kenegarawanan Muzakir Manaf dalam semangat cinta NKRI,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menyebutkan, apa yang disampaikan Mualem melalui video pendek tersebut, adalah cerminan sikap dari negarawan sejati, tokoh, sekaligus juga mantan panglima perjuangan eks Kombatan GAM yang pengaruh politiknya tidak diragukan lagi sejagad antero bumi Aceh.
Menurutnya, klarifikasi tersebut, adalah bentuk sikap patriotik merah putih sejati dalam tubuh dan jiwa tokoh perjuangan eks Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang juga memiliki jiwa visioner jauh menatap masa depan Aceh, dengan senantiasa lebih berkomitmen untuk menjaga dan mengawal perdamaian dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selain itu juga, ia menilai, sikap dan keputusan Mualem dengan mencabut pernyataannya, karena dirinya tidak ingin melihat rakyatnya kian terbelah layaknya masa konflik RI dan GAM yang berdampak terganggunya stabilitas negara karena konflik yang berkepanjangan khususnya antara pemerintahan RI dan GAM. Dimana akibat dari komflik yang berkepanjangan itu, telah banyak menelan korban jutaan nyawa, sehingga komflik tersebut, berakhir dengan kesepakatan damai antara Pemerintahan RI dengan GAM di Helsinki tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2005.
“Dengan berlandaskan komitment pada perdamaian, Mualem ingin Aceh terus maju dan berkembang pembangunannya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas dicabutnya pernyataan Mualem tersebut, kita mengajak semua pihak untuk mengapresiasi dan memujinya,” pungkas Abdul Hamid.
Sebenarnya, Mualem juga ikut menyadari jika statement yang diucapkannya adalah spontanitas dan tidak ada niat untuk mengingkari kesepakatan damai antara pemerintahan RI dengan GAM.
“Kami mendukung kebijakan DPP Forkab Aceh dan kami juga siap menjaga dan memperjuangkan butir-butir MoU Helsinki serta mendesak agar semua element masyarakat untuk terus bersama-sama memperjuangkan turunan UUPA agar direalisasi,” tutup Ketua DPD Forkab Aceh Timur yang juga berasal dari Eks kalangan Kombatan GAM. (Ahmad Fadil)
