Ayah Wa juga mengungkapkan bahwa sekitar 10.000 hektar lahan tambak masyarakat turut terdampak, serta sedikitnya 500 unit perahu milik nelayan hilang akibat bencana tersebut.
“Kami berharap pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi ini, sehingga masyarakat bisa segera bangkit kembali,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Ayah Wa turut menyoroti adanya ketimpangan dalam penyaluran TKD pascabencana. Ia menyebutkan bahwa dari total 696 desa di Aceh Utara yang terdampak banjir, justru terdapat ketidaksesuaian dalam alokasi bantuan yang diterima.
“Di Aceh Utara yang terdampak sebanyak 696 desa. Tetapi kalau kita lihat dalam tabel TKD, yang mendapat justru yang tidak terdampak. Jadi kami mempertanyakan, untuk apa kami diundang jika bukan untuk mendapatkan solusi,” ungkapnya, yang disambut tepuk tangan peserta rapat.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Plt Sekretaris Daerah Aceh Utara Jamaluddin, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, Inspektur Aceh, serta jajaran pemerintah daerah dari sembilan kabupaten/kota terdampak dan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berharap adanya langkah cepat dan kebijakan yang tepat sasaran dari pemerintah pusat dan provinsi guna mempercepat pemulihan pascabencana, khususnya di sektor pertanian dan infrastruktur yang menjadi penopang utama kehidupan masyarakat.(Sayed Panton)
Halaman : 1 2
