Ia menekankan pentingnya tindak lanjut konkret dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta komunitas pers agar deklarasi tersebut tidak berhenti sebagai dokumen seremonial.
Senada, Ketua Komite Publisher Rights, Suprapto, mengingatkan bahwa tantangan terbesar bukan pada perumusan, melainkan implementasi.
“Yang lebih penting adalah komitmen para pemangku kepentingan, termasuk platform digital, untuk melaksanakan deklarasi tersebut. Pers juga harus mengawal implementasinya,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana WPFD 2026, Jean Bisay, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan kegiatan, khususnya Pemerintah Provinsi Papua.
Ia berharap berbagai agenda dalam WPFD 2026 mampu meningkatkan kapasitas dan profesionalisme jurnalis, khususnya di Papua.
Rangkaian kegiatan WPFD 2026 meliputi seminar nasional tentang keberlanjutan dan kebebasan pers, berbagai workshop seperti jurnalisme berbasis GEDSI, liputan investigasi, keamanan digital dan AI untuk jurnalis, hingga kegiatan edukatif seperti pelatihan vlog, multimedia, dan literasi informasi di era kecerdasan buatan. Selain itu, digelar pula talkshow, forum kolaborasi media dengan platform digital, bazar media, serta perumusan Deklarasi Jayapura.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
