Sebagai langkah penyelesaian, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mendorong dilakukannya inventarisasi seluruh persoalan yang muncul akibat pembangunan PLTA Peusangan 1 dan 2.
Inventarisasi tersebut diharapkan dilakukan melalui pembentukan tim kerja yang melibatkan unsur pemerintah daerah, DPRK, perwakilan masyarakat, pemerintah kampung dan pihak perusahaan.
Tim tersebut nantinya diharapkan dapat memetakan persoalan secara menyeluruh, memeriksa kelengkapan dokumen, mengidentifikasi hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta merumuskan langkah penyelesaian yang dapat diterima semua pihak.
Dengan demikian, pembangunan PLTA Peusangan 1 dan 2 tidak hanya mampu mendukung kebutuhan energi, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar serta tetap menjaga hubungan yang harmonis antara pemerintah, masyarakat dan pihak pengelola proyek.(Rahman)
