Dalam kesempatan itu, Haili Yoga secara tegas meminta pihak terkait membuka seluruh ruang dialog dan penyelesaian agar setiap persoalan dapat ditangani berdasarkan data dan dokumen yang jelas.
“Harus dibuka ruang, sebab muaranya selalu ke Bupati dan DPRK. Kami minta buka ruang, jangan ditutup-tutupi,” tegasnya.
Ia meminta seluruh persoalan lahan dipetakan secara terang dan menyeluruh. Termasuk memastikan apakah tuntutan masyarakat sebelumnya telah diselesaikan atau masih terdapat kewajiban yang belum dituntaskan.
Jika masih terdapat ganti rugi lahan yang belum dibayarkan, kata Haili, masyarakat maupun pihak terkait harus dapat menunjukkan dokumen pendukung yang jelas.
“Sengketa tanah tidak boleh hanya didasarkan pada klaim atau cerita tanpa dasar administrasi. Kalau masih ada yang belum dibayar, lengkapi dokumen. Tidak boleh berilustrasi, harus ada dokumen terkait sengketa tanah maupun yang lainnya,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, pembahasan mengenai persoalan lahan dijadwalkan kembali pada 14 September 2026 di Kecamatan Silih Nara.
Pertemuan tersebut akan melibatkan pihak PLTA Peusangan/PLN, pemerintah kampung, masyarakat yang mengklaim belum menerima ganti rugi, Kejaksaan, Pengadilan, Kantor Pertanahan, serta DPRK Aceh Tengah.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
