Ia mengingatkan bahwa Perjanjian Damai Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Finlandia. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Hamid Awaluddin mewakili Pemerintah Indonesia dan Malik Mahmud Al Haythar mewakili GAM, dengan fasilitasi mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari melalui Crisis Management Initiative (CMI).
Dalam pembukaannya, kedua pihak menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat. Pemerintahan rakyat Aceh juga harus diwujudkan melalui proses demokratis dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Perdamaian bukan sekadar penandatanganan dokumen. Perdamaian harus dirasakan oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Rakyat Aceh tidak boleh kembali hidup dalam ketakutan akibat tindakan kekerasan,” ujarnya.
Tarmizi Age juga meyakini bahwa semua pihak termasuk Pangdam Iskandar Muda maupun para petinggi TNI tidak menginginkan peristiwa seperti ini terjadi, apalagi sampai merusak hubungan baik antara Aceh dan pemerintah pusat yang telah dibangun selama dua dekade terakhir.
Karena itu, ia meminta semua pihak termasuk termasuk institusi TNI melakukan evaluasi dan pemeriksaan secara independen, profesional, serta terbuka. Jangan sampai tindakan oknum justru merusak kehormatan institusi dan mengganggu stabilitas perdamaian Aceh.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
