Kali ini, kata Dia; harus selesai dengan penekanan kepada pihak-pihak yang berkompeten. “Sebaiknya segera keluar Fatwa bersikap atas pelecehan ini. Tak sepatutnya mereka perlakukan lembaga DPRK ini untuk dilecehkan. Ingat dan garisbawahi bahwa mereka invasi usaha perkebunan ke Aceh Tamiang bukan untuk melecehkan dan bertindak tidak kooperatif,” tegasnya.
Lalu Ketua Komisi I, Muhammad Irwan mengatakan. Bagaimana bisa diselesaikan mereka [PT Rapala] saja tiga kali dilakukan RDP tidak kooperatif.
“Selain meleceh lembaga DPRK, mereka [PT Rapala] juga telah melukai warga Kampung Perkebunan Sungaiyu, tak hanya itu, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPK), Kejaksaan Negeri Kualasimpang, yang hadir di RDP-pun dilecehkan,” katanya.
PT Rapala menunjukkan sikap yang sangat tidak terpuji, sebab bukan menyelesaikan tetapi membiarkan masalah tersebut menggelinding tanpa ada penyelesaian.
Dari rentetan itu, DPRK Aceh Tamiang bersikap dengan mengeluarkan enam poin penekanan kepada manajemen PT Rapala. 1. Keluarkan areal kampung oleh PT Rapala seluas 10,7 hektare; 2. Warga yang statusnya sebagai tersangka selama lima tahun dipulihkan; 3. Setop rencana penggusuran bangunan sekolah dan menghilangkan perkampungan.
