Sementara itu, mantan Kabid Aset Bustamam (sekarang sudah purna tugas) secara tegas menyatakan bahwa kantor yang digunakan PWI dulunya adalah aset Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI) yang dirampas oleh Pemerintah.
” Yang saya ingat ada tiga, sekolah, kemudian rumah panggung di Jalan Teuku Umar dan di jalan Perdagangan (Kantor PWI -red), katanya.
Status aset tersebut juga terdaftar di daftar inventaris Pemerintah Kota Sabang. ” Dasarnya jelas, itu (kantor PWI) merupakan aset BAPERKI yang dirampas pemerintah dan ada di daftar inventaris” jelasnya.
Sebagaimana dilansir dari berbagai sumber Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia, yang biasa disingkat menjadi BAPERKI adalah sebuah organisasi massa yang didirikan pada suatu pertemuan di Gedung Sin Ming Hui di Jakarta pada 13 Maret 1954.
Setelah tragedi 30 September 1965, BAPERKI dibubarkan oleh pemerintah Orde Baru karena dianggap onderbouw Partai Komunis Indonesia.
Terkait munculnya persoalan tanah tersebut tokoh muda Sabang Ismed Ibrahim dan Samsul keduanya terkejut mendengar hal itu, mereka menyebutkan kalau tanah dimaksud adalah milik Pemko Sabang dan meminta jangan coba-coba ada manusia yang mengiring persatuan anak bangsa terpecah belah atas ulah orang pendatang ke Sabang.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
