Bahkan, ada informasi lain yang beredar bahwa munculnya persoalan atas tanah ini setelah ada seseorang bak seorang agen mencoba maju untuk memperoleh tanah dan gedung yang kini digunakan menjadi kantor Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Sabang, termasuk kantor lama PWI disebelahnya itu.
Menurut keterangan saat Pj Wali Kota Sabang dijabat Reza Fahlevi, ada dua orang yang datang untuk meminta pinjam pakai tanah tersebut, namun katanya Reza Fahlevi tidak menolak permintaan pinjam pakai yang diminta orang tersebut.
Kepala Bidang Aset, Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kota Sabang, Hafwan Pasaribu mengatakan bahwa sampai hari ini PWI Sabang masih berhak atas aset tersebut, karena sampai dengan hari ini Pemerintah Kota Sabang belum menarik kembali.
Hafwan mengakui bahwa dasar aset tersebut merupakan hasil rampasan pemerintah terhadap organisasi terlarang pada tahun 1965 atau 1966.
Hafwan menerangkan bahwa ada beberapa aset rampasan termasuk Kantor PWI Kota Sabang. Alasan perampasan tersebut dikarenakan aset tersebut milik onderbouw Partai Komunis Indonesia (PKI).
” Kalau bukti kepemilikan tahun 1965 kebawah itu sudah gugur, karena pada tahun 1965 atau 1966 aset itu telah dirampas. Jadi jika ada klaim sebaiknya melayangkan gugatan,” ujar Hafwan.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
