“Karena diamnya Gubernur Aceh, maka semakin liarnya pemberitaan pada tingkat media sosial tentang kesehatan Gubernur Aceh juga penyelidikan yang sedang dilakukan KPK kepada sejumlah bawahannya,” Tegasnya.
Menurutnya, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA telah mengabarkan kondisi Gubernur Aceh terkena Covid-19. Namun, dengan tidak adanya Dokter yang mendampingi saat mempublikasi masyarakat telah menafsirkan dengan cara masing-masing dan ini tidak dapat dihindari.
“Untuk itu DPW-PRIMA Aceh meminta kepada Humas Pemerintah Aceh melakukan langkah yang sesuai dengan aturan protokol kesehatan ketika atau dalam melakukan penjelasan jumpa pers dalam memberikan informasi kepada masyarakat,” terangnya.
Dikatakan bahwa; DPW-PRIMA Aceh melihat jika Gubernur Aceh membutuhkan Isolasi yang panjang. Maka, sangatlah penting Pemerintah Aceh menunjuk Plh agar fungsi Pemerintahan berjalan secara lebih baik. Mengingat sampai saat ini Aceh belum memiliki Wakil Gubernur Aceh.
Selain itu, terkait dengan pengunduran diri Bustami Hamzah dari Kepala BPKA. Hal ini perlu penjelasan yang lebih detail dari pemerintah aceh, karena ia juga menjabat komisaris Utama Bank Aceh Syariah. Mengingat ini sangat sensitif terhadap kepercayaan publik kepada lembaga perbankan yang dimiliki Pemerintah Aceh. Sebagai badan usaha milik daerah (BUMD).
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
