“Terkait adanya kerugian sudah ada dalam hasil pemeriksaan BPK RI, tinggal pengembalian kelebihan pembayaran, proyek tersebut anggaran bersumber dari APBK Sabang tahun 2023 sebesar rp. 2, 4 miliyar ” jelas Kadis lajang ini. Sampai berita dilansir belum ada keterangan resmi dari Polda Aceh.
Sementara masyarakat Sabang mendesak penegak hukum agar dapat mengusut setiap dugaan kasus korupsi sampai dengan tuntas, sehingga publik mengetahui sejauh mana penyelidikan setiap kasus yang diselidiki.
Selama ini setiap kasus terkait korupsi di Sabang yang diungkapkan oleh Penyidik Kejaksaan umumnya pelaku dapat dibuktikan. Namun, bagaimana dengan kasus satu ini bisa dibuktikan hingga ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
“Semoga kasus ini juga bisa terungkap dengan transparan sehingga publik tidak bertanya-tanya. Apalagi, pemanggilan para pejabat tersebut bukan rahasia umum lagi,” kata warga Sabang yang namanya minta tidak dicantum.
Disisi lain saat ditanya awak media terkait ada isu pemotongan honor dan uang perjalanan dinas oleh Kepala Dinas, Kadis PUPR, ia menepis isu tersebut bahwa isu tersebut tidak benar sembari mengatakan haram hukumnya kalau bukan haknya.
Pun demikian isu pemotongan honor dan uang perjalanan dinas sempat beredar dari pegawaiPUPR Kota Sabang, namun benar atau tidak merekalah yang tau. (R)
Halaman : 1 2
