Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I, Teuku Faisal Riza, ST.,MT saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan BSPS. BSPS itu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat terhadap pengurangan rumah tidak layak huni.
“Dalam hal ini komisi V DPR RI bertanggung jawab terhadap pelaksanaan anggaran dan pengawasan, sehingga bapak Ilham Pangestu harus turun ke lokasi dan harus memastikan bahwa apa yang dilaksanakan sesuai dengan kriteria,” ujar Teuku Faisal Riza.
Ia menyebutkan, selama tahun 2023 ada 12 ribu program BSPS dari pemerintah pusat untuk Aceh. “Program BSPS itu bertahap, tahap pertama ada 5 ribu, dan tahap kedua ada 7 ribu, jumlah keseluruhannya 12 ribu,” ungkapnya.
Lanjutnya, bantuan dari pemerintah kan dalam bentuk stimulan, hanya 20 juta, tentu stimulan ini ada juga harus swadaya dari masyarakat. Perencanaannya tentu dibuat sesuai dengan anggaran yang ada.
“Tentu kami dibebankan amanah untuk menyelesaikan persoalan perumahan terutama di wilayah Aceh, tentu dengan adanya bantuan BSPS ini ada anggaran yang turun seperti ini itu akan segera bisa membuat backlog atau
jumlah unit perumahan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang belum terpenuhi dalam suatu kawasan atau wilayah tertentu,” jelas Teuku.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
