“Kita hendaknya menghindari tindakan ataupun pernyataan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, mempertajam perbedaan, atau mengganggu hubungan baik yang telah terbangun antara Aceh dan Pemerintah Republik Indonesia,” katanya.
Kelima, Wali Nanggroe menyerukan kepada seluruh masyarakat Aceh untuk tetap menjaga kedamaian, persatuan, ketertiban, dan ukhuwah.
Menurutnya, persoalan yang memiliki dimensi sejarah dan hukum harus diselesaikan dengan ilmu, bukti, musyawarah, dan hukum, bukan melalui pertentangan.
“Lembaga Wali Nanggroe berpandangan bahwa penghormatan terhadap sejarah Aceh harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hukum dan kepentingan persatuan bangsa,” ujarnya.
Ia menegaskan, Lapangan Blang Padang memiliki nilai sejarah penting bagi Aceh sehingga penyelesaiannya harus mencerminkan kematangan, martabat, dan kebesaran peradaban Aceh.
Lembaga Wali Nanggroe, lanjutnya, akan tetap menjalankan perannya sebagai pemersatu masyarakat Aceh serta penjaga adat, sejarah, dan peradaban Aceh sekaligus menjaga keberlanjutan perdamaian.
“Lembaga Wali mendorong Pemerintah Aceh dan Pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan setiap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat Aceh melalui dialog, hukum, keadilan, dan musyawarah,” katanya.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
