Kedua, Lembaga Wali Nanggroe menghormati dan mendukung langkah Pemerintah Aceh, Pemerintah Republik Indonesia, serta lembaga-lembaga berwenang dalam menyelesaikan persoalan tersebut melalui mekanisme hukum dan administrasi yang berlaku, termasuk proses yang berkaitan dengan hukum perwakafan.
Wali Nanggroe berpandangan, penyelesaian perlu mempertimbangkan bukti sejarah, prinsip hukum Islam mengenai wakaf, peraturan perundang-undangan nasional, serta kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Ketiga, apabila melalui proses hukum yang sah dapat dibuktikan dan ditetapkan bahwa Lapangan Blang Padang merupakan tanah wakaf yang diperuntukkan bagi Masjid Raya Baiturrahman, seluruh pihak diharapkan menghormati dan melaksanakan penetapan tersebut secara tertib, damai, dan sesuai ketentuan hukum.
Begitu pula setiap penyesuaian administrasi dan pengelolaan aset, menurut Wali Nanggroe, hendaknya dilakukan melalui koordinasi yang baik antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Aceh, dan lembaga terkait.
Keempat, Wali Nanggroe mengajak seluruh pihak, termasuk Pemerintah Aceh, ulama, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), lembaga adat, tokoh masyarakat, serta masyarakat sipil, untuk memberikan ruang bagi proses hukum dan kelembagaan yang sedang berlangsung.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
