Menurut Sulaiman, publik berhak mempertanyakan sejauh mana manfaat yang dirasakan daerah dari pengelolaan kekayaan alam tersebut.
“Selama BPMA dikuasai kelompok tertentu, kontribusi PAD untuk Aceh tidak seberapa dibandingkan dengan besarnya hasil alam yang dikeruk. Ini tentu menjadi pertanyaan bagi masyarakat,” kata Sulaiman.
Ia juga menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan untuk operasional lembaga tersebut, termasuk gaji dan berbagai tunjangan yang diterima para pejabatnya.
“Sementara gaji dan tunjangan yang diberikan kepada mereka sangat tinggi, sehingga terkesan seperti menggaji pengangguran intelektual,” ujarnya.
Karena itu, Sulaiman mendesak pemerintah melakukan pembenahan serius di tubuh BPMA agar lembaga tersebut benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat Aceh.
“Sudah saatnya geng tersebut segera dibersihkan dari BPMA agar lembaga ini kembali pada tujuan awalnya, yakni memastikan kekayaan migas Aceh memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Hingga berita ini dilansir, upaya konfirmasi kepada pihak BPMA belum berhasil diperoleh. Beberapa kali wartawan mencoba mendatangi langsung kantor lembaga tersebut untuk meminta keterangan resmi, namun akses masuk terlihat dijaga sangat ketat oleh petugas keamanan. Kondisi pengamanan yang diberlakukan bahkan dinilai lebih ketat dibandingkan pengamanan di Istana Merdeka.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
