“Tanpa publikasi, kerja politik tidak akan terlihat. Media memiliki peran luar biasa dalam mensosialisasikan kerja-kerja publik. Karena itu, keadilan dan kepatutan bagi insan media harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Sementara itu, Azhar Abdurrahman menekankan pentingnya pemberdayaan media di tengah pemangkasan anggaran publikasi, termasuk dampak koreksi dari Kementerian Dalam Negeri terhadap belanja iklan pemerintah.
“Ini tantangan besar. Tapi tanpa pemberitaan, kerja-kerja politik dan pemerintahan bisa tenggelam. Perlu skema yang adil dan berkelanjutan,” katanya.
Anggota komisi I lainnya, Iskandar, menyebut media sebagai mata dan telinga pemerintah Aceh. Ia menegaskan kesiapan komisi I untuk berkolaborasi dengan SMSI dalam fungsi pengawasan pembangunan dan kebijakan publik.
“Undang-undang memberi ruang bagi media untuk berperan dalam perencanaan dan pengawasan. Mari kita kembali ke amanat UUPA dan regulasi pers,” ujarnya.
Sekretaris komisi I DPRA, Arief Fadillah, menyambut positif audiensi antara komisi I DPRA dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Aceh. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi ruang penting untuk membangun pemahaman bersama antara lembaga legislatif dan insan pers.
“Kami semua di ruangan ini sepakat mendukung kerjasama strategis dengan SMSI Aceh, ” ujar mantan Ketua DPRK Banda Aceh itu.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
